Konflik di Timur Tengah Memanas, Pemerintah Belum Berencana Naikkan Harga BBM Subsidi
POJOKNEGERI.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menurutnya, pemerintah masih mengacu pada asumsi harga minyak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yakni sebesar US$ 70 per barel.
“Belum ada rencana menaikkan harga BBM subsidi. Kan APBN kita kemarin di US$ 70 ICP, jadi kita tunggu saja,” ujar Airlangga saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Lonjakan harga minyak dunia menjadi perhatian serius pemerintah. Harga minyak yang sebelumnya berada di kisaran US$ 60 per barel kini meroket hingga US$ 78 per barel akibat perang di Timur Tengah.
Kenaikan ini dipicu oleh perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Situasi semakin memanas setelah Iran menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan global.
Penutupan ini membuat harga minyak melonjak drastis karena pasokan terganggu.
Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian yang besar, sehingga pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.
“Sampai kapan perang ini berlangsung, ya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa lebih. Jadi kita masing-masing ada skenarionya,” jelas Airlangga.
APBN Sebagai Penyangga
Airlangga menekankan bahwa APBN berfungsi sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga energi. Dengan asumsi harga minyak US$ 70 per barel, pemerintah berkomitmen menjaga agar subsidi energi tetap berjalan sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga BBM.
“Subsidi kita lanjutkan, dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga,” tegasnya.
Belajar dari Krisis Rusia-Ukraina
Airlangga juga menyinggung pengalaman Indonesia saat menghadapi perang Rusia-Ukraina. Kala itu, harga minyak melonjak tajam, namun di sisi lain harga komoditas juga meningkat sehingga memberi tambahan penerimaan bagi negara.
Menurutnya, kondisi serupa bisa terjadi kembali, di mana kenaikan harga energi memang menekan subsidi, tetapi kenaikan harga komoditas dapat memberikan keuntungan fiskal.
“Ya kita kan pernah mengalami perang Ukraina. Dan pada saat itu harga minyak baik tinggi dan harga komoditas naik tinggi. Bagi Indonesia kan 2 sisi, di satu sisi itu yang terkait dengan subsidi kita jaga dan pemerintah kemarin sudah siapkan bahwa subsidi kita lanjutkan dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga. Tapi di lain pihak ada kenaikan tambahan penerimaan kalau komoditas itu naik,” tutupnya.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi ketidakpastian global. Langkah ini dilakukan agar perekonomian tetap stabil meski harga minyak dunia bergejolak.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan menaikkan harga BBM subsidi, melainkan menunggu perkembangan situasi global sambil menjaga keseimbangan fiskal.
Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia menunjukkan komitmen untuk melindungi daya beli masyarakat. Namun, tantangan ke depan tetap besar. Jika konflik di Timur Tengah berlangsung lama, beban subsidi energi akan semakin berat. Di sisi lain, peluang peningkatan penerimaan negara dari komoditas bisa menjadi penyeimbang.
(*)
