Belum Bayar Iuran Keanggotaan, Indonesia Bisa Menarik Diri dari Board of Peace
POJOKNEGERI.COM – Keikutsertaan Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi perhatian publik.
Terlebih lagi Indonesia akan membayar iuran USD 1 miliar untuk menjadi anggota tetap Board of Peace.
Menanggapi berbagai sorotan, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak bersifat tetap.
Ia menegaskan Indonesia bisa menarik diri dari keanggotaan.
“Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” kata Teddy dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).
Lebih lanjut Teddy menjelaskan keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret demi mewujudkan gencatan senjata di Gaza.
Indonesia turut berperan dan memiliki suara, bukan hanya sekadar menghadiri konferensi.
“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” ujarnya.
Indonesia Belum Bayar Iuran
Mengenai iuran USD 1 miliar, Teddy menjelaskan dana tersebut untuk rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib.
Teddy menegaskan saat ini Indonesia belum pada tahap membayar.
“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar, maka akan menjadi anggota tetap. Namun, bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” ujarnya.
Teddy menekankan diplomasi yang dilakukan Prabowo selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia. Hal itu tecermin dari berbagai capaian strategis yang diraih Indonesia dalam satu tahun terakhir.
Sejumlah capaian tersebut antara lain bergabungnya Indonesia dengan BRICS yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.
“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” ujar Teddy.
Selain itu, keberhasilan penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa dan kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Termasuk partisipasi Indonesia dalam perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat.
“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pasca-penandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” ujarnya.
Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace
Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani piagam Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, Kamis (22/01).
Dewan Perdamaian ini merupakan badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza.
Menlu Sugiono mengatakan ini merupakan kelanjutan dari proses panjang dialog dan pertemuan sejumlah negara. Khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terkait situasi di Palestina.
Hal ini Sugiono sampaikan dalam keteranganya di Bad Ragaz, Swiss, Jumat (23/01/2026)
“Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan. Hal ini dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, Gaza ,” ujar Sugiono.
Menurut Menlu, kesepakatan pembentukan BoP lahir dari tekad bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret guna mencapai perdamaian yang bersifat permanen di Gaza. Pertemuan-pertemuan tersebut kemudian berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penandatanganan piagam Board of Peace.
“Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi. Kemudian stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina,” tuturnya.
(*)
