Wagub Seno Aji Tanggapi Keluhan Mahasiswa Daerah Soal Biaya Hidup
POJOKNEGERI.COM — Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyoroti persoalan tingginya biaya hidup yang menjadi keluhan mahasiswa dari daerah saat menempuh pendidikan di Samarinda.
Ia menegaskan bahwa program Gratispol yang dari pemerintah provinsi memang berhasil menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun kebutuhan mahasiswa tidak berhenti pada urusan biaya kuliah semata.
Seno Aji mengakui bahwa kondisi ini sudah lama menjadi perhatian pemerintah.
Hal ini ia sampaikan dalam ‘Kuliah Umum’ bertema GratisPol untuk Pendidikan di Kaltim di Kampus UINSI Samarinda, Jumat (28/11/2025).
“Walau mendapatkan bantuan GratisPol dari provinsi, mereka masih ada yang mengeluh karena kekurangan. Mungkin mereka benar-benar kekurangan dari segi pembiayaan dan tempat tinggal,” ujar Seno.
Ia menyebut bahwa keluhan tersebut bukan sekadar cerita satu dua orang. Melainkan datang secara berulang dari berbagai kelompok mahasiswa yang menghadiri kegiatan sosialisasi program pendidikan pemerintah. Banyak di antara mereka hidup jauh dari keluarga dan harus mengeluarkan biaya harian yang cukup besar agar dapat tetap mengikuti perkuliahan.
Pemprov Kaltim Siapkan Langkah Strategis
Menanggapi persoalan tersebut, Pemprov Kaltim mulai menyusun langkah strategis dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah ini karena persoalan biaya hidup mahasiswa dianggap tidak bisa ditangani oleh provinsi seorang diri.
Salah satu solusi yang kini masuk dalam pembahasan adalah pemanfaatan kembali asrama-asrama milik pemerintah kabupaten/kota yang berada di Samarinda. Banyak dari bangunan tersebut yang selama ini tidak berguna dengan optimal, atau hanya sebagian kapasitasnya.
“Pemerintah kabupaten/kota kan biasanya memiliki asrama selama di Samarinda. Nah, sehingga asrama tersebut bisa untuk mahasiswa yang berasal dari daerahnya,” jelas Seno.
Skema ini dapat membantu mahasiswa dari pedalaman yang selama ini mengeluarkan biaya sewa kos cukup tinggi, rata-rata di atas Rp800 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan. Jika asrama dapat berfungsi kembali, beban tersebut bisa berkurang secara signifikan.
Pengalolaan Dana CSR Perusahaan
Selain memanfaatkan aset pemerintah daerah, Pemprov Kaltim juga mulai mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola dana CSR perusahaan di wilayah mereka agar mengarah pada kebutuhan biaya hidup mahasiswa asal daerah tersebut.
Menurut Seno, banyak perusahaan besar di Kaltim yang sudah menyediakan skema CSR pendidikan. Namun selama ini bantuan tersebut lebih banyak menyentuh beasiswa akademik atau bantuan alat pendidikan, belum menyentuh kebutuhan harian seperti makan dan transportasi.
“Nah, itu bisa dikelola pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan insentif kepada seluruh mahasiswa dari daerahnya. Misal untuk membayar kost, makan, atau kebutuhan living cost lainnya,” terangnya.
Harapannya skeman ini dapat menjadi jaring pengaman ekonomi yang membantu mahasiswa tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga dapat lebih fokus pada studi mereka.
Meski gagasan ini mulai disusun, Pemprov Kaltim memastikan bahwa program dukungan biaya hidup tidak bisa langsung berjalan dalam waktu dekat. Pemerintah harus merumuskan mekanisme yang tepat, melakukan pendataan mahasiswa, serta menyelaraskan kontribusi antara provinsi, kabupaten/kota, dan perusahaan.
“Realisasinya tahun depan tentu saja. Karena ini kan baru pertama ya. Tahun 2025 ini kita sudah implementasikan GratisPol untuk UKT. Nah, kalau memang nanti ada kelanjutannya, kita akan diskusikan dengan kabupaten/kota,” tutur Seno.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak ingin program ini tergesa-gesa tanpa perhitungan, sebab bantuan harus tepat sasaran dan mampu benar-benar meringankan beban mahasiswa.
(*)
