Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembentukan posko kawal hak pilih di setiap kecamatan dan kelurahan. Posko ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan masalah terkait daftar pemilih dan memastikan keberlangsungan proses Pilkada yang adil dan transparan.
"Sistem posko kawal hak pilih ini akan memudahkan masyarakat untuk memberikan laporan jika terdapat ketidaksesuaian dalam daftar pemilih," jelasnya.
Selain itu, Bawaslu juga fokus pada pencegahan berbagai potensi kerawanan, seperti politik uang dan netralitas ASN.
Galeh menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah preventif, termasuk melakukan pendekatan langsung kepada pemilih pemula untuk lebih memahami pentingnya peran mereka dalam mengawasi proses Pilkada.
"Kami tidak hanya mengandalkan pengawasan formal, tetapi juga mengajak masyarakat, terutama pemilih pemula, untuk ikut serta dalam gerakan pengawasan ini," ungkapnya.
Dalam menyikapi masa depan Pilkada serentak di Kaltim, Galeh Akbar Tanjung berharap agar semua pihak dapat bersinergi dalam memastikan berlangsungnya Pilkada yang bersih dan demokratis.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berperan serta dalam mengawal dan mengontrol setiap tahapan Pilkada.
"Kami percaya, dengan dukungan seluruh masyarakat dan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga, Pilkada di Kalimantan Timur dapat berlangsung secara aman, jujur, dan adil," pungkasnya. (redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
