POJOKNEGERI.COM - Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) Galeh Akbar Tanjung, menegaskan pentingnya memperkuat peran Informasi Kampanye Pemilu (IKP) dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan saat melakukan kegiatan "Peran Media dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif" yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kaltim di Cafe Setiap Hari Kopi, Jl. Ir Juanda, Samarinda Ulu, Sabtu malam (13/7/2024).
Galeh Akbar Tanjung menjelaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari strategi Bawaslu untuk menghindari potensi-potensi kerawanan, seperti politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Saat ini, tahapan Pilkada serentak sedang berjalan saat ini masuk dalam tahapan kopid, dan kami berharap masyarakat dapat aktif mengawal proses ini," ujar Galeh Akbar Tanjung.
Ia menjelaskan bahwa Bawaslu Kaltim bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk media massa dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak-hak mereka dalam proses pemilihan.
"Peran media sangat krusial dalam menyampaikan informasi terkait tahapan pemilu dan pentingnya edukasi politik tanpa dukungan media, kami sulit untuk menyampaikan pesan dengan efektif kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur," ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu tidak hanya mengandalkan media sebagai satu-satunya platform sosialisasi pihaknya juga merencanakan untuk melibatkan berbagai stakeholder, termasuk mahasiswa dan lembaga masyarakat sipil, untuk turut serta dalam mengawasi dan mengontrol tahapan Pilkada.
"Kami berkomitmen untuk melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam proses demokrasi ini. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, kami yakin partisipasi masyarakat dapat lebih maksimal," ungkapnya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembentukan posko kawal hak pilih di setiap kecamatan dan kelurahan. Posko ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan masalah terkait daftar pemilih dan memastikan keberlangsungan proses Pilkada yang adil dan transparan.
"Sistem posko kawal hak pilih ini akan memudahkan masyarakat untuk memberikan laporan jika terdapat ketidaksesuaian dalam daftar pemilih," jelasnya.
Selain itu, Bawaslu juga fokus pada pencegahan berbagai potensi kerawanan, seperti politik uang dan netralitas ASN.
Galeh menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah preventif, termasuk melakukan pendekatan langsung kepada pemilih pemula untuk lebih memahami pentingnya peran mereka dalam mengawasi proses Pilkada.
"Kami tidak hanya mengandalkan pengawasan formal, tetapi juga mengajak masyarakat, terutama pemilih pemula, untuk ikut serta dalam gerakan pengawasan ini," ungkapnya.
Dalam menyikapi masa depan Pilkada serentak di Kaltim, Galeh Akbar Tanjung berharap agar semua pihak dapat bersinergi dalam memastikan berlangsungnya Pilkada yang bersih dan demokratis.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berperan serta dalam mengawal dan mengontrol setiap tahapan Pilkada.
"Kami percaya, dengan dukungan seluruh masyarakat dan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga, Pilkada di Kalimantan Timur dapat berlangsung secara aman, jujur, dan adil," pungkasnya. (redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
