"Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, ini adalah pikiran sesat, karena PKB adalah partai terdepan yang mendukung IKN lewat pembuatan UU itu," ujar Bahlil Lahadalia.
Tak hanya Cak Imin yang kena sindir, Bahlil Lahadalia juga menyoroti komentar capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang akan mengkaji ulang UU IKN.
"Ada calon presiden yang belum memimpin sudah mengatakan akan mengubah kebijakan bahkan akan mencabut UU IKN," kata Bahlil Lahadalia.
"Menurut versi dia IKN yang ada di Kalimantan itu adalah bentuk bukan untuk mewujudkan pemerataan tapi itu hanya untuk melahirkan ketidakadilan," ucapnya menambahkan.
Bahlil Lahadalia mengklaim, IKN adalah bentuk upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Pasalnya, membangun Indonesia harus dilakukan secara merata, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan hal itu diawali dengan IKN di Kalimantan.
"Kalau ada capres yang tidak setuju kita ubah atau kita pindahkan [ibu kota ke] IKN maka capres tersebut tidak ingin Kalimantan, Sulawesi dan kawasan timur maju. Dan ini adalah cara berfikir yang menyesatkan," ujarnya.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
