"Saat kunjungan pekan lalu, Presiden memanggil saya. Kami satu mobil dan berdiskusi. Saya sampaikan usulan itu," kata Akmal Malik.
Sebagai buffer zone IKN, Kaltim menurutnya harus dilakukan penguatan, baik dari pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial.
Hal itu harus dilakukan agar pembangunan tidak hanya berjalan kencang di dalam IKN, tetapi tidak maksimal di luar IKN.
Serta rencana pengembangan investasi, yang semestinya tidak hanya fokus untuk IKN, tetapi akan lebih baik bila diarahkan ke area buffer zone.
"Hampir satu jam dengan Pak Presiden saya cerita soal itu. Presiden sangat tertarik untuk mendorong daerah-daerah buffer zone itu. Betul itu Pak Akmal kata Presiden," ungkap Akmal menceritakan.
Pengembangan Balikpapan misalnya, Akmal menyarankan agar investasi diarahkan ke kawasan Meridan, Rico, Petung, Waru, Babulu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hingga ke Kabupaten Kutai Barat.
Demikian juga investasi di Kabupaten dan Kota lainnya di Kaltim, sebab pada saatnya seluruh wilayah Kaltim akan menjadi buffer zone IKN.
"Salah satu caranya menghubungkan Kota Balikpapan dengan Penajam. Bisa lewat jalur di sekitar Pelabuhan Semayang dengan jembatan ke Penajam. Ke bandara nanti juga akan semakin dekat," ujarnya.
Semakin lama Balikpapan akan penuh dan macet, akses sangat dinanti terhubung melingkar dengan IKN, sehingga semua akses akan semakin terbuka.
“Akses ini akan membuka bottle neck Balikpapan, sehingga kawasan lain akan ikut berkembang. Jadi Waru, Petung, Babulu, sampai Paser akan berkembang pesat,” yakin Akmal.
Sementara untuk pengembangan pangan, Akmal menyebut Kutai Kartanegara memiliki potensi yang sangat terbuka.
"Apalagi, ada Sungai Mahakam dengan air yang berlimpah di sana," tukasnya.
Mengingat masa jabatan Pj Gubernur Kaltim hanya setahun, Akmal Malik berkomitmen minimal dirinya dapat menyiapkan semua perencanaan untuk membuka akses dan penguatan buffer zone IKN, serta menyiapkan ketahanan pangan kawasan.
(*)
