"Kenapa mereka PTT (2020) tidak boleh mengikuti tes. Apa sih kriterianya?," ujarnya.
Kendati demikian, Komisi I secara umum mendukung langkah Pemkot Samarinda untuk melakukan inventarisir jumlah PTT sebagai langkah baik dalam mencegah adanya nama-nama pegawai yang diduga fiktif.
"Kami mendukung pengurangan PTTH dan PTTB jika faktanya ada namanya tapi orangnya gak ada," ujarnya.
(advertorial)