Setelah melalui berbagai pertimbangan, pemerintah akhirnya menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.

Dari masa ke masa, pers di Indonesia terus mengalami berbagai dinamika dan tantangan, mulai dari pembungkaman oleh kolonialisme, keterbatasan kebebasan pers pada masa Orde Baru, hingga tantangan kebebasan pers di era reformasi.

Peringatan HPN menjadi momentum bagi insan pers untuk terus memperbaiki diri dan menjaga kebebasan serta independensi jurnalistik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kontroversi dan wacana perubahan Hari Pers Nasional

Meskipun telah ditetapkan secara resmi, Hari Pers Nasional sempat mendapat kritik dari berbagai pihak.

Pada 7 Desember 2007, sekelompok penulis muda mendeklarasikan Hari Pers Indonesia sebagai bentuk kritik terhadap HPN yang dianggap sebagai warisan Orde Baru.

Deklarasi ini dilakukan di Gedung Indonesia Menggugat, bertepatan dengan hari pemakaman Tirto Adhi Soerjo, tokoh pers nasional yang dikenal sebagai pelopor jurnalisme di Indonesia.

Sebagian kalangan juga mengusulkan agar HPN disesuaikan dengan tanggal terbit surat kabar Medan Prijaji pada Januari 1907, yang dianggap sebagai tonggak awal pers nasional.

Sejarawan Asvi Warman Adam mengusulkan kompromi dengan menjadikan bulan Januari sebagai Bulan Pers Nasional, dengan puncak peringatan tetap pada 9 Februari.