Implikasi keputusan ini menyebabkan AirBnB akan menghapus 150.000 tempat tinggal terdaftar di China.
Pada tahun 2020, Biecharczyk menyatakan China akan menjadi yang terbesar di Airbnb.
Keputusan Kindle dan Airbnb ini menyusul keputusan perusahaan teknologi AS sebelumnya, termasuk Yahoo dan LinkedIn Microsoft, yang telah menghentikan layanan mereka dari China.
Google bahkan telah keluar dari negara itu pada tahun 2010.
Perusahaan raksasa AS di luar bidang teknologi kabarnya sedang memikirkan kembali produk digital mereka di China saat ini.
Pada bulan Juni, misalnya, merek pakaian Nike mengumumkan konsumen China akan kehilangan akses ke aplikasi Runner Club-nya, yang memungkinkan pengguna untuk melacak aktivitas olahraga mereka dan berbagi data dengan teman-teman mereka.
Perusahaan itu mengatakan kepada stasiun TV CNN bahwa mereka masih akan berinvestasi dalam mengembangkan platform digital di China, dan akan meluncurkan platform "lokal" untuk para olahragawan China di masa depan.
Karena semakin banyak merek teknologi Barat meninggalkan China, sejumlah pengamat menyebut adanya dua undang-undang keamanan data negara itu sebagai faktor penyebab.
Keduanya mulai berlaku pada tahun 2021, yaitu UU Keamanan Data Negara dan UU Perlindungan Informasi Pribadi yang membatasi perusahaan dan individu untuk mentransfer data yang dihasilkan di China ke luar negeri.
Undang-undang tersebut juga mewajibkan perusahaan asing untuk melokalkan penyimpanan data mereka dan mematuhi pemeriksaan dari regulator pemerintah.
Artinya, Pemerintah China akan dapat mengakses data pengguna melalui perusahaan media sosial milik China seperti TikTok.
Pekan ini, TikTok mengakui data pengguna Australia dapat diakses di China, tapi menyatakan: "Kami tidak pernah memberikan data pengguna Australia kepada pemerintah China dan tidak akan memberikannya jika kami diminta."
Kendra Schaefer, konsultan dari Trivium China yang berbasis di Beijing, mengatakan upaya pengetatan peraturan telah memaksa beberapa perusahaan teknologi untuk melepaskan fitur yang dulunya menjadi sumber keuntungan mereka.
Laporan Dewan Bisnis AS-China pada bulan April menunjukkan 81 persen perusahaan AS yang disurvei khawatir tentang kebijakan keamanan data China.
Kendra Schaefer menyebutkan selain UU keamanan data, banyak perusahaan teknologi Barat mengalami pengetatan peraturan China selama beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2021, laporan Reuters menunjukkan upaya Amazon menyelesaikan masalah ini dengan meluncurkan proyek Buku China, yang mensyaratkan kemitraan dengan organ propaganda Partai Komunis China dalam mempromosikan buku-buku Presiden Xi Jinping.
Amazon diketahui telah menghapus komentar dan ulasan untuk buku-buku Presiden Xi setelah ada permintaan dari Pemerintah China.