POJOKNEGERI.COM – Pemerintah Kota ( Pemkot) Samarinda mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan fiskal akibat efisiensi anggaran nasional.
Salah satu kebijakan nasional yang paling berdampak adalah pemangkasan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengakui bahwa kondisi fiskal baru ini membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri.
“Pertama, terima kasih karena Samarinda sering disebut, tapi bukan berarti Samarinda tidak pusing. Tetap saja pusing,” kata Andi Harun Rabu (26/11/2025)
Menurutnya, langkah penyesuaian bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap kebijakan nasional, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki tata kelola belanja daerah.
“Pemerintah daerah tetap merespons situasi ini dengan dua pendekatan, yaitu kepatuhan hukum dan rasionalitas kebijakan,” katanya.
Andi Harun menegaskan bahwa setiap kepala daerah wajib tunduk pada Pancasila, UUD 1945, undang-undang, dan seluruh arah kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, penyesuaian APBD adalah kewajiban konstitusional yang harus dijalankan.
Namun demikian, Pemkot Samarinda tetap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak pemotongan tersebut. Ia menyebut, bukan hanya sekadar menerima kebijakan, tetapi juga melihatnya sebagai momentum introspeksi.
“Tentu berdampak, pasti berdampak. Tapi dari sini kita jadikan bahan introspeksi, karena memang ada kesalahan yang harus kita koreksi,” ujarnya.
Belanja Tidak Efisien Disorot
Dalam paparannya, Andi Harun mengungkapkan bahwa beberapa pos belanja daerah memang perlu dikaji ulang. Salah satu contoh paling mencolok ialah belanja makan dan minum yang sebelumnya pernah mencapai Rp98 miliar. Menurutnya, angka tersebut jauh dari ideal.
“Mungkin sepuluh miliar cukup. Delapan puluh miliarnya bisa dipakai untuk pembangunan jalan, drainase, dan lain sebagainya,” tegas Andi Harun.
Ia juga menyoroti belanja alat tulis kantor (ATK) dan perjalanan dinas yang dinilai tidak sejalan dengan perkembangan teknologi maupun urgensi pelayanan publik.
“Come on, apa sih dampak perjalanan dinas yang sangat besar itu terhadap produktivitas daerah? Adakah 10 persen saja hasil studi banding yang direplikasi?” tuturnya.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi seharusnya sudah mampu menekan penggunaan ATK secara signifikan, sementara perjalanan dinas harus dilihat dari manfaat langsung bagi masyarakat.
Proyek Terpangkas, Layanan Dasar Tetap Diutamakan
Andi Harun tidak menutupi bahwa pemotongan TKD turut berimbas pada sejumlah proyek pembangunan. Jika sebelumnya Pemkot Samarinda mampu mengerjakan sepuluh ruas jalan dalam satu tahun, kini kemungkinan hanya dua ruas yang dapat direalisasikan.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa prioritas pemerintah tetap berada pada sektor yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
“ASN itu prajurit terdepan pelayanan publik, jadi ini harus kita jaga,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran yang tersisa akan diarahkan pada program yang memberi dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keputusan berfokus pada kebutuhan esensial justru sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran.
Menjaga Stabilitas di Tengah Pengetatan Anggaran
Di tengah situasi fiskal nasional yang menuntut pengetatan, Wali Kota Andi Harun menilai bahwa adaptasi yang dilakukan Pemkot Samarinda merupakan langkah realistis dan bertanggung jawab. Ia meminta masyarakat memahami bahwa kebijakan efisiensi yang ditempuh pemerintah pusat bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.
“Kalau itu sudah, oke. Enggak apa-apa kita puasa setahun sambil menunggu arah kebijakan keuangan pusat,” tutupnya.
Dengan penataan ulang anggaran dan fokus pada prioritas, Pemkot Samarinda berharap pelayanan publik tetap berjalan optimal, sekaligus memastikan pembangunan strategis dapat terus bergerak meski dalam keterbatasan.
(*)
