Rusia Pastikan Tak Akan Hadiri KTT Board of Peace di Washington
POJOKNEGERI.COM – Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana di Washington, Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026. Pertemuan ini sebagai momentum penting karena akan membahas masa depan Jalur Gaza, Palestina, yang hingga kini masih dalam konflik berkepanjangan.
Sejumlah kepala negara dan pemerintahan dari negara-negara yang telah bergabung dengan BoP akan hadir untuk mencari solusi damai dan kemanusiaan.
Namun, Rusia menegaskan tidak akan mengirimkan perwakilan ke forum tersebut. Juru bicara kepresidenan Dmitry Peskov menyatakan bahwa tidak ada satu pun pejabat Kremlin yang berencana hadir, termasuk Presiden Vladimir Putin.
“Tidak ada seorang pun dari Kremlin yang merencanakan apa pun,” ujar Peskov kepada media Rusia RTVI, seperti dikutip Anadolu Agency pada Rabu (11/2).
Peskov menjelaskan bahwa proposal BoP saat ini masih dalam tahap peninjauan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Moskow memang menerima undangan langsung dari Presiden AS Donald Trump untuk berpartisipasi, tetapi hingga kini belum memberikan jawaban resmi.
Meski demikian, Kremlin sebelumnya menggambarkan BoP sebagai sebuah “perkembangan positif” karena berfokus pada penghentian pertumpahan darah dan penanganan masalah kemanusiaan. Namun, Rusia menilai upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi akar penyebab ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah.
Indonesia Pastikan Diri Kehadiran
Sementara itu, Indonesia telah memastikan diri akan menghadiri rapat perdana BoP ini.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan KTT BoP ini akan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto
“Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace. Dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir,” kata Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Rabu (11/2/2026).
Nabyl mengatakan kehadiran Prabowo menjadi penegasan komitmen Indonesia untuk berperan aktif sejak awal. Khususnya, dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace.
“Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Indonesia telah menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace.
Namun, ia menekankan bahwa belum ada kepastian mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam agenda tersebut.
“Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian,” ujarnya.
Prasetyo menambahkan, apabila Prabowo hadir, pemerintah berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang diplomasi perdamaian, tetapi juga sekaligus momentum penandatanganan kesepakatan tarif dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia.
Ia menekankan bahwa Indonesia saat ini masih menunggu jadwal pasti pelaksanaan penandatanganan kesepakatan tersebut.
“Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya,” ujarnya.
Dengan demikian, undangan rapat perdana Board of Peace memiliki arti strategis bagi Indonesia. Selain memperkuat posisi diplomasi dalam forum perdamaian internasional, kesempatan ini juga dapat membuka jalan bagi kepastian kerja sama ekonomi yang lebih konkret.
(*)
