"Jadi tidak boleh orang yang misalnya KTP luar berjualan di situ, di luar itu kita tidak mentolerir. Jika masih cukup ruangnya boleh, tapi kalau untuk mengakomodir yang ada saja kurang, maka nggak ada skala prioritas,"ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan survei dikawasan tersebut.
Ia meminta sebelum kawasan tersebut dijadikan tempat objek wisata,para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait untuk bisa memikirkan keamanan.
"Dari sisi kemanannya harus dipikirkan sebelum dioperasikan,jangan sampai sudah terjadi baru diprotes,leboh baik diperhatikan dulu sebelum terjadi," pungkasnya.
(Advertorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
