Sementara itu, Isran Noor, Gubernur Kaltim, mengungkap beberapa persoalan yang dihadapi KEK MBTK.
“Persoalan kelembagaan, kita akan memperkuat PT MBTK sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” ungkap Isran.
KEK MBTK juga terkendala persoalan infrastruktur dan investasi.
Untuk persoalan investasi, faktor terbatasnya kemampuan BUPP (PT MBTK) sangat berpengaruh terhadap minat investor berinvestasi.
Hal ini bertambah rumit karena hampir semua insfrastuktur yang saat ini ada di dalam KEK MBTK belum secara resmi diserahkan kepada BUPP.
Selain itu belum ada pengoperasian air bersih dan belum rampungnya Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Sangkulirang dan RIP KEK MBTK.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
