POJOKNEGERI.com – Pemerintah memangkas anggaran Program Satu Orang Satu Rekening dari rencana awal sekitar Rp3,84 triliun menjadi Rp1,28 triliun.
Langkah ini mengikuti proses pemutakhiran data calon penerima manfaat agar program pembukaan rekening bank menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan akses layanan keuangan formal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah menargetkan 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening perbankan. Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program tersebut.
Pemadanan Data Menentukan Besaran Anggaran
Airlangga menjelaskan, pemerintah menyesuaikan kebutuhan anggaran setelah memeriksa kembali jumlah calon penerima program.
Proses tersebut mencakup pencocokan usia, kepemilikan rekening bank, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah memprioritaskan warga yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah.
Melalui pemadanan data, pemerintah berupaya memastikan anggaran yang tersedia sesuai dengan jumlah penerima yang memenuhi kriteria.
“Karena jumlahnya kan kita lihat dari yang umur 17 dan yang belum punya rekening. Kita crossing datanya (cek lagi) dicoklit (Pencocokan dan Penelitian),” ujar Airlangga dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Penyesuaian tersebut membuat kebutuhan anggaran turun sekitar Rp2,56 triliun dari rencana semula.
Meski demikian, pemerintah tetap menargetkan perluasan akses perbankan bagi puluhan juta warga yang belum memiliki rekening.
Inklusi Keuangan Ditargetkan Mendekati 99 Persen
Selain memperluas kepemilikan rekening, pemerintah berharap program ini mampu meningkatkan inklusi keuangan nasional.
Akses terhadap rekening bank dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk menggunakan berbagai layanan keuangan formal sesuai kebutuhan.
Airlangga menyebut program tersebut berpotensi mendorong tingkat inklusi keuangan Indonesia mendekati 99 persen.
Target itu lebih tinggi dibandingkan capaian indeks inklusi keuangan sebesar 93,61 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
“Dengan program Satu Orang Satu Rekening ini, inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 persen menjadi 99 persen,” terang Airlangga.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan proses pembukaan rekening berjalan efektif dan menjangkau kelompok sasaran.
Ketepatan data, kemudahan prosedur, serta pemanfaatan rekening setelah pembukaan akan menentukan sejauh mana program ini mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal.
(*)
