Dia mengingatkan anggaran negara didapat dari uang rakyat. Menurut Prabowo, uang itu sebaiknya dipergunakan untuk kepentingan rakyat.
"Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif," ujar Bima.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyinggung anggaran pemerintah daerau yang mubazir. Dia berkata banyak program yang tidak jelas indikator pelaksanaannya.
"Jadi masih mencapai rata-rata 53 persen. Kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sampel itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif, tidak efisien itu melebihi Rp141 triliun," ujar Ateh.
(*)