Presiden Filipina Marcos Jr Hapi Aduan Pemakzulan
POJOKNEGERI.COM – Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, kini menghadapi aduan pemakzulan dari oleh kelompok masyarakat sipil, menyusul tuduhan dugaan penipuan publik dalam proyek pengendalian banjir fiktif senilai miliaran dolar Amerika Serikat. Aduan ini meningkat di tengah kemarahan publik atas banjir dahsyat yang melanda sejumlah kota di negara kepulauan berpenduduk sekitar 116 juta jiwa.
Menurut laporan AFP, Kamis (22/1/2026), blok Makabayan, koalisi partai politik sayap kiri di Filipina, mendukung aduan pemakzulan tersebut. Mereka menuduh Marcos Jr menyalahgunakan dana publik dan memasukkan proyek-proyek fiktif ke dalam anggaran nasional untuk mengalihkan dana kepada sekutu dan kontraktor tertentu.
Tuduhan Korupsi
Ringkasan aduan menyebutkan bahwa Marcos Jr diduga melembagakan mekanisme penyalahgunaan dana pengendalian banjir. Dana ini senilai lebih dari 545,6 miliar Peso Filipina (sekitar Rp155,9 triliun). Melalui mekanisme tersebut, pihak terkait mengklaim bahwa Marcos Jr mengalihkan dana itu ke kroni dan kontraktor pilihannya. Sehingga kas negara berubah menjadi cadangan pribadi demi kepentingan politik menjelang Pemilu Sela 2025.
Aduan tersebut juga menuduh Presiden Marcos secara langsung meminta suap. Namun, tuduhan ini bersumber dari pengakuan seorang mantan anggota Kongres Filipina yang saat ini berada di luar negeri, dan hingga kini pihak berwenang belum membuktikannya secara hukum.
Salah satu pelapor utama, Liza Maza, menyatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan Marcos Jr terhadap proyek fiktif itu hanya bersifat alibi. “Kami melihat penyelidikan itu sebagai upaya menutup-nutupi. Kenyataannya, dialah pemimpin di balik korupsi ini,” ujarnya kepada wartawan.
Presiden Marcos Jr sendiri menegaskan bahwa ia yang pertama kali mengangkat isu proyek fiktif tersebut dan menekankan keberhasilan penyelidikan yang menyeret puluhan pemilik perusahaan konstruksi, pejabat pemerintah, dan anggota parlemen. Marcos menilai langkah tersebut sebagai bentuk transparansi dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana publik.
Namun, publik tetap menunjukkan sikap skeptis terhadap klaim ini, terutama karena skala dugaan korupsi yang disebut dalam aduan mencapai triliunan peso. Sementara pemerintah belum merealisasikan sebagian besar proyek pengendalian banjir, dan banjir parah masih melanda sejumlah kota akibat topan tahun lalu.
Mekanisme Pemakzulan
Berdasarkan Konstitusi Filipina, setiap warga negara dapat mengajukan aduan pemakzulan, asalkan salah satu dari lebih 200 anggota Kongres memberikan dukungan. Pengaju aduan menyerahkan salinan dokumen tersebut kepada Kantor Sekretaris Jenderal DPR Filipina. Kemudian akan menentukan kelayakan aduan untuk diproses lebih lanjut.
Ketua Fakultas Ilmu Politik Universitas Santo Tomas Manila, Dennis Coronacion, mengatakan kepada AFP bahwa Kongres kemungkinan besar tidak akan meloloskan aduan pemakzulan ini. Mengingat mayoritas anggota parlemen merupakan sekutu Presiden Marcos Jr.
Kelompok masyarakat sipil mengajukan aduan pemakzulan tersebut pada Kamis (22/1) sebagai aduan kedua dalam minggu ini. Sebelumnya, seorang pengacara lokal juga mengajukan aduan serupa. Dengan mengutip penangkapan mantan Presiden Rodrigo Duterte dan pengalihannya ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tahun lalu sebagai preseden.
Kondisi banjir yang memengaruhi jutaan warga, serta persepsi publik bahwa pemerintah menyelewengkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur dan mitigasi bencana, memicu kemarahan masyarakat atas proyek fiktif ini.
Dampak Publik dan Politik
Isu ini menambah tekanan terhadap Marcos Jr di tengah opini publik yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Protes sipil dan seruan pengawasan terhadap anggaran pemerintah semakin meluas, meski keterbatasan dukungan di Kongres membatasi peluang pemakzulan.
Menurut analis politik lokal, kasus ini berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terutama dalam pengelolaan dana publik dan proyek infrastruktur strategis. Namun, bagi Marcos Jr, dukungan mayoritas sekutunya di DPR tetap menjadi penghalang utama bagi upaya pemakzulan.
Aduan pemakzulan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr menyoroti ketegangan antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil terkait dugaan korupsi proyek pengendalian banjir. Sementara Marcos menekankan keberhasilan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan dana, publik dan sebagian analis tetap bersikap skeptis.
Kendati sekutu Marcos menguasai Kongres dan memperkecil peluang pemakzulan, kasus ini tetap menjadi simbol meningkatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas. Serta perlindungan publik dari penyalahgunaan anggaran negara di Filipina.
(*)
