“Karena ini anggarannya sangatlah besar maka kita melihatnya dengan sengaja dipecah oleh setiap OPD untuk anggaran perjalanan dinas dan rapat mereka menjadi lima sampai enam item kegiatan. Semacam akal-akalan. Hampir di setiap OPD pemprov begitu,” jelasnya.
Selain beperan mengkritik kebijakan pemerintah, pada saat ini untuk menyongsong penggunaan anggaran yang lebih baik di 2023 mendatang, Buyung pun mendorong agar pihak pemerintah bisa turut melibatkan elemen masyarakat dalam penyusunan anggaran.
Tujuannya, agar apa yang menjadi kebutuhan publik dan masyarakat Kaltim khususnya bisa lebih terakomodir. Ketimbang pemborosan anggaran pada kegiatan perjalanan dinas maupun rapat kerja OPD.
“Pembuatan anggaran harusnya memuat partisipasi publik. Saat ini pembuatan anggaran hanya terfokus kepada pihak eksekutif dan legislatif saja, sedangkan apa yang dibutuhkan masyarakat itu seperti tidak terlihat,” pungkasnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
