POJOKNEGERI.COM - Di penghujung tahun 2022, Kelompok Kerja (Pokja) 30 bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) lain seperti Walhi Kaltim, Jatam, Koalisi Masyarakat Adat dan sebagainya menggelar diskusi akhir tahun yang membedah banyak isu di tanah Kalimantan Timur (Kaltim).
Bertempat di salah satu kedai kopi di bilangan Harmonika, Kecamatan Samarinda Kota pada Jumat (30/12/2022) siang tadi, Buyung Marajo selaku Koordinator Pokja 30 menyebut kalau isu yang dibedah mulai dari anggaran pemerintahan, permasalahan gender wanita,lingkungan dan juga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Dari ini semua ternyata kita ketahui bahwa banyak isu-isu yang ada di Kalimantan Timur. Bahkan di teman-teman wartawan sendiri tadi melalui AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia, Samarinda) juga membuka ruang diskusi yang menjadi auto kritik di dalamnya,” ujar Buyung.
Kendati membahas banyak hal, namun khusus Pokja 30 sendiri Buyung menerangkan kalau pihaknya sepanjang 2022 fokus menyorot pemborosan anggaran yang ada dihampir setiap operasi perangkat daerah (OPD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Ternyata anggaran birokrasi di tahun ini itu sangat besar sekali, khususnya di anggaran perjalanan dinas dan rapat. Itu semua bisa dilihat di (data) Pokja 30. Kalau tentang anggaran perjalanan dinas dan rapat itu kita nilai pemborosan anggaran. Satu OPD bisa mengeluarkan enam item perjalanan dinas begitupula dengan rapat dijadikan lima item,” bebernya.
Pemecahan kegiatan dari perjalanan dinas dan rapat setiap OPD dinilai Buyung adalah akal-akalan yang dilakukan pihak birokrat. Sebab untuk menutupi penggunaan anggaran yang begitu besar dan tak proporsional pada dua kegiatan tersebut.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
