"Publik masih ingat, kontestasi Pilpres 2009 diikuti 2 incumbent.
Selain Pak SBY, juga ada Pak Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Pak Wiranto.
Jadi tak mungkin menggunakan pendekatan kekuasaan," imbuh dia.
Selain itu, klaim Kamhar, hasil-hasil survei dari seluruh lembaga survei juga tak jauh berbeda dengan hasil Pemilu 2009 yang memenangkan paslon SBY-Boediono.
Atas hal tersebut, Kamhar meminta Hasto tidak membuat argumen yang sembarangan dan terkesan intelektual, tetapi tidak punya justifikasi.
Menurut dia, Hasto juga tidak memiliki integritas membicarakan tentang netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat itu.
"Justru dialah yang memiliki rekam jejak hitam mengintervensi KPU untuk memuluskan buronan Harun Masiku yang kini entah di mana.
Jika merasa bersih dan punya tanggung jawab moral, Hasto mestinya fokus saja bagaimana menghadirkan Harun Masiku," jelasnya.
Kamhar berpendapat, sejumlah tanggapan Hasto beberapa waktu belakangan justru semakin menunjukkan sisi insecure-nya.
Terlebih, dia juga menyebut Hasto sedang terpapar virus ngawur atas sejumlah tanggapan atau pernyataan yang dibuat dan menyindir pemerintahan sebelum Jokowi.
"Menawarkan pendekatan berbasis riset dan analisis untuk studi komparasi antara capaian pemerintahan SBY versus pemerintahan Jokowi agar lebih objektif melalui beasiswa yang disiapkannya secara pribadi.
Ini senyatanya conflict of interest yang sejak dari niat sudah cacat," nilai Kamhar.
Atas penilaian-penilaian itu, Kamhar menyarankan Hasto Kristiyanto memperbaiki diri sebagai Sekjen PDIP.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
