_besama_Wali_Kota_Samarinda_Andi_Harun_(kiri).jpg)
"PJ Gubernur telah berkomitmen dan itu sudah disampaikan kepada saya dua tiga kali akan membantu terutama dalam pengendalian banjir," kata Andi Harun pada Minggu (26/11/2023).
Ia menyatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan harusnya sekelas beliau tidak boleh berkomentar dan mengancam seperti itu.
"Seharusnya Otoritas pemegang kebijakan pengelola keuangan adalah pada gubernur, harusnya tidak boleh beliau mengambil komentar melampaui wewenangnya,"ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengatakan bahwa pentingnya mendukung otonomi daerah dan tidak mengambil alih wewenang yang ada di Kota Samarinda.
"Provinsi harus mendukung karena otoritasnya ada di Kota Samarinda,"kata Akmal Malik saat di konfirmasi pada Minggu (26/11/2023) sore.
Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil akan sesuai dengan kebutuhan Salah satu fokus utama adalah pengelolaan pengendalian banjir.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
