"Ada tambahan-tambahan baru nih, misalnya kan Pak Presiden minta tanah yang untuk disiapkan untuk para investor disiapkan. Nah, itu nanti perlu land development. Nanti PUPR datang lagi ke kita minta tambahan," papar Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta.
"Tambahan yang mereka sudah minta sejauh ini sekitar Rp 7 - Rp 8 triliun," kata Isa.
Pada November 2022, Kementerian PUPR mengajukan usulan tambahan anggaran untuk percepatan pembangunan IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Hal ini dilakukan menyusul meningkatnya minat investasi dari swasta di IKN yang meningkat 25 kali lipat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku telah bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN 2023.
"Untuk percepatan pelaksanaan pembangunan IKN dan tidak lanjut arahan presiden untuk pengembangan zona 1B dan 1C, kami telah mengirimkan surat kepada KU.0101-Mn/2210 untuk kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada tahun 2023 sebesar Rp 12,7 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip Selasa (21/3/2023).
Basuki menjelaskan untuk land development wilayah kawasan inti 1B dan 1C, pembangunan jalan logistik, akses KIPP, dan pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara.
Selain itu dia mengungkapkan setelah adanya market Sounding dari Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus 2022, lalu minat investor yang mau masuk IKN semakin meningkat.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
