POJOKNEGERI.COM - Pelantikan Hasanuddin Masud sebagai Ketua DPRD Kaltim masih jadi perdebatan yang muncul.
Diketahui, Hasanuddin Masud (Hamas) direncanakan dilantik pada 12 September mendatang, di Hotel Mercure Samarinda.
Respon, salah satunya yang muncul adalah soal lokasi pelantikan yang mengambil spot di hotel.
Gubernur Kaltim, Isran Noor yang menyampaikan bahwa pelantikan di hotel, bukan suatu kelaziman.
"Kita sudah mengetahui bersama, bahwa ada undangan beredar untuk pelantikan Ketua DPRD Kaltim hari senin tanggal 12 (September) di Hotel Mercure (Kota Samarinda)," katanya.
"Nah, ini sesuatu yang pertama, tidak ada kelaziman Ketua DPRD dilantik di hotel," lanjut Isran.
Sementara itu, dari kalangan akademisi, justru menilai soal dasar pelantikan Hamas yang dianggap tak cukup kuat jika hanya dengan menggunakan fatwa MA.
Diketahui, dalam proses PAW Ketua DPRD Kaltim itu, Makmur HAPK telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.
Hasilnya, gugatan Makmur diterima dan salah satu amar putusan yang ada, mengakui jabatan Makmur HAPK yang berlaku sejak 2019 - 2024.
Meski ada putusan PN Samarinda yang mengakui jabatan Makmur, tetap ada proses pelantikan Ketua DPRD Kaltim yang diagendakan dewan.
Dengan pihak yang melantik adalah Ketua Pengadilan Tinggi. Dasarnya adalah SK Mendagri serta adanya fatwa Mahkamah Agung.
""Kalau saya, satu, kebijakan itu ada dasar hukum. Fatwa itu adalah pendapat hukum. Perintahnya Undang-Undang itu sudah jelas, pemerintah harus tunduk pada keputusan hukum, bukan fatwa hukum. Tidak ada Undang-Undang memerintahkan orang Indonesia tunduk pada fatwa. Tunduknya pada putusan peradilan," kata Dosen Fakultas Hukum Unmul Samarinda, Najidah, dihubungi pada Kamis (8/9/2022).
Najidah juga menjelaskan bahwa tidak benar jika telah ada putusan pengadilan, tetapi masih merujuk pada fatwa untuk melakukan sesuatu. Itu seperti sunah diikuti, tetapi yang fardu malah ditinggal.
"Tidak benar dong," katanya.
Kemudian persoalan anggaran, Najidah juga kritisi.
"Iya, ini bukan semau sutradara. Anggaran juga harus dilihat," ucapnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
