Niger Tegaskan Kendali Atas Uranium, Ketegangan dengan Barat Meningkat

POJOKNEGERI.COM – Pemerintah militer Niger menegaskan komitmennya untuk mengambil kendali yang lebih besar atas sektor uranium nasional. Komoditas strategis yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekspor negara tersebut sekaligus sumber energi penting bagi sejumlah negara Eropa.

Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan sumber daya alam Niger, menyusul memburuknya hubungan dengan Prancis dan sekutu Barat sejak kudeta militer pada Juli 2023 yang menggulingkan Presiden terpilih Mohamed Bazoum.

Latar Belakang Uranium Niger

Niger merupakan salah satu produsen uranium terbesar di dunia. Menurut data World Nuclear Association, negara ini secara konsisten berada di jajaran lima hingga tujuh besar pemasok uranium global. Uranium Niger selama puluhan tahun memasok reaktor nuklir di Eropa, terutama Prancis, yang bergantung besar pada energi nuklir untuk pembangkit listrik nasionalnya.

Sejak era pascakolonial, sebagian besar tambang uranium Niger dikelola oleh perusahaan Prancis, Orano (sebelumnya Areva), melalui berbagai skema kerja sama dengan negara. Meski memberikan pemasukan negara, kerja sama tersebut kerap menuai kritik di dalam negeri karena belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Pernyataan Pemerintah Militer Niger

Pemerintahan militer Niger menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam. Termasuk uranium, harus memberikan manfaat yang lebih adil bagi negara dan rakyatnya. Dalam sejumlah pernyataan resmi, otoritas Niger menekankan pentingnya “kedaulatan ekonomi” dan peninjauan ulang kontrak-kontrak yang tidak seimbang.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa kebijakan baru di sektor pertambangan dilakukan sesuai hukum nasional dan demi kepentingan jangka panjang Niger. Namun, hingga kini, otoritas Niger belum memublikasikan secara rinci mekanisme baru penjualan uranium maupun daftar mitra dagang internasional yang terlibat.

Respons dan Kekhawatiran Internasional

Langkah Niger tersebut memicu perhatian luas di Eropa dan komunitas internasional. Prancis, yang selama ini menjadi mitra utama Niger di sektor uranium, menyatakan keprihatinan atas ketidakpastian hukum dan keberlanjutan pasokan energi.

Sejumlah analis energi menilai perubahan kebijakan Niger berpotensi berdampak pada rantai pasok uranium global, meskipun dampak jangka pendeknya masih terbatas karena negara-negara konsumen memiliki cadangan strategis dan pemasok alternatif seperti Kazakhstan, Kanada, dan Australia.

Amerika Serikat dan Uni Eropa secara umum menyerukan stabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap standar internasional dalam pengelolaan bahan nuklir, termasuk aspek keselamatan dan nonproliferasi.

Konteks Politik Pascakudeta

Perubahan arah kebijakan uranium Niger tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pascakudeta 2023. Pemerintahan militer secara bertahap memutus atau mengurangi kerja sama dengan Prancis, termasuk mengakhiri kehadiran pasukan militer Prancis di Niger.

Hubungan Niger dengan negara-negara Barat memburuk, sementara pemerintah militer membuka ruang kerja sama baru dengan mitra non-Barat, termasuk Rusia dan China, meski rincian kerja sama tersebut sebagian besar belum diumumkan secara resmi.

Aspek Hukum dan Tata Kelola

Pengamat menilai bahwa tantangan utama Niger bukan hanya soal politik dan diplomasi, tetapi juga kapasitas teknis dan regulasi. Pengelolaan uranium menuntut standar keselamatan tinggi, pengawasan lingkungan ketat, serta kepatuhan terhadap kerangka kerja internasional seperti yang ditetapkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari IAEA yang menyebut Niger melanggar kewajiban internasionalnya. Namun, lembaga tersebut terus memantau situasi di negara-negara produsen uranium, terutama yang mengalami perubahan politik signifikan.

Analisis Umum

Secara umum, kebijakan Niger mencerminkan tren yang lebih luas di Afrika Barat, di mana sejumlah pemerintahan militer berupaya menegaskan kembali kontrol atas sumber daya alam sebagai basis legitimasi domestik.

Bagi Niger, uranium tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan nasional. Namun, analis menilai keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun tata kelola yang transparan, aman, dan berkelanjutan.

Risiko tetap ada. Ketidakpastian hukum, potensi sanksi, serta keterbatasan kapasitas teknis dapat menjadi tantangan serius. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, peningkatan kendali atas uranium berpotensi memperkuat posisi fiskal Niger dan mendukung pembangunan jangka panjang.

Situasi Terkini

Hingga saat ini, aktivitas pertambangan uranium di Niger masih berlangsung, meskipun berada dalam sorotan ketat internasional. Pemerintah militer menegaskan akan melanjutkan reformasi sektor pertambangan secara bertahap, sembari menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan keamanan dan ekonomi.

Komunitas internasional terus memantau perkembangan Niger, mengingat peran strategis negara tersebut dalam pasokan energi global dan stabilitas kawasan Sahel.

(*)