POJOKNEGERI.COM - Sejak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) mulai disahkan di DPR RI pada 18 Januari 2022 lalu, perbincangan mulai muncul perihal agenda pembangunan IKN Nusantara hingga perihal Kepala Badan Otorita.
Dalam Pasal 8 UU IKN yang sebelumnya tercantum pada RUU IKN disahkan di DPR RI, menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara.
Otorita IKN Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022.
"Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," bunyi Pasal 9 Ayat (1) UU IKN.
Adapun Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara pertama bakal ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan. "Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas wewenang, dan tata kerja Otorita IKN Nusantara diatur dalam Peraturan Presiden," demikian Pasal 11 Ayat (1) UU IKN.
Dengan demikian, siapa nantinya yang menjadi Kepala Otorita, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Jokowi.
Jelang dua bulan usai UU IKN diundangkan, mulai muncul nama-nama lokal - nasional yang dianggap cocok untuk menjadi sosok Kepala Otorita.
Di lokal Kaltim nama-nama itu mulai muncul usai adanya dukungan dari Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN) dan Koalisi Pemuda IKN (KOPI-KN) Kaltim, untuk hadirnya putra daerah dalam pemangku kebijakan IKN Nusantara.
Hal itu disampaikan pada Minggu (30/1/2022) lalu kepada awak media di Samarinda.
"IKN harus ada putra daerah. Karena dari situ lah, suara masyarakat Kaltim bisa diakomodir dan tidak melenceng akan tujuan pasti IKN masuk ke Kaltim," ungkap Bendahara MODN, Mahfudz Ghozali
Ia menilai, perpindahan IKN ke Kaltim harus diiringi dengan memberi kesempatan dan peran bagi putra-putri daerah.
"Lagi pula tokoh yang berasal dari Kaltim dinilai lebih memahami kebutuhan masyarakat maupun permasalahan di Kaltim," kata dia.
Untuk nama-nama lokal yang mulai mencuat itu, seperti misalnya Irianto Lambrie, mantan Sekprov Kaltim yang juga pernah menjadi Gubernur Kaltara.
Kemudian ada dua nama mantan wali kota, yakni Rizal Effendi, mantan Wali Kota Balikpapan, serta Syaharie Jaang, mantan Wali Kota Samarinda.
Tak hanya lokal, di level nasional pun juga sudah beredar nama-nama yang juga dianggap pantas menjadi Kepala Otorita.
Termasuk salah satunya Ahok, yang saat ini menjabat Komisaris Pertamina.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto anggap nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan sejumlah kader partai berlambang banteng moncong putih itu memenuhi syarat mengelola IKN.
Namun, ia kembali menyerahkan seluruh keputusan kepada Presiden Joko Widodo.
"Siapa yang akan diputuskan, itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi," kata Hasto kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1).
Selain Ahok, dua nama lain yang muncul adalah Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini.
Dua nama itu muncul usai adanya bocoran dari Presiden Jokowi bahwa kandidat Kepala Otorita minimal memiliki background arsitek, serta minimal sudah pernah memimpin suatu daerah.
Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini, secara kebetulan, memiliki background arsitek. Keduanya pun sudah pernah memimpin daerah.
Terkait itu, Ridwan Kamil dalam keterangannya sampaikan ia tak mau berandai-andai.
"Kalau saya tidak mau berandai-andai ya. Belum pasti saya juga. Saya baru baca tadi malam, kriteria kepala daerah arsitek kan gak hanya saya," kata Ridwan Kamil
"Namun siapa pun yang terpilih harus maksimal membangun ibu kota yang diputuskan pindah ke Kalimantan. Jadi saya tidak mau "geer" (gede rasa) dan tidak mau berandai-andai, takut salah," ujar Ridwan Kamil kemudian.
Sementara Risma, menyebut ada banyak kepala daerah yang berlatar artisek, seperti yang diucapkan Presiden Joko Widodo bahwa kandidat Kepala Otorita IKN, memiliki background arsitek.
"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek. Bukan hanya aku saja. Jadi, enggak bisa ngomong aku," kata Risma usai menanam Mangrove di di Pantai Telaga Waja, Badung, Minggu (23/1/2022).
Lebih lanjut, Risma sampaikan bahwa dirinya lebih dahulu harus melapor ke Megawati perihal itu.
"Ibu (Megawati) tahu saya. Saya harus melapor ke Ibu. Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak," jelasnya.
.jpg)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Wali_Kota_Samarinda,_Rusmadi,_hadiri_Apel_Gelar_Pasukan_yang_digelar_di_Lapangan_Eks_Bandara_Temindung.jpg)
_Kalimantan_Timur,_Hasanuddin_Mas’ud.jpeg)
