"Terbaru, seorang perwira tinggi (pati) TNI yang masih aktif, yakni Brigjen Andi Chandra As'aduddin, ditunjuk menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat," demikian seperti disampaikan
Pelapor menilai ada potensi konflik kepentingan dan pelanggaran asas profesionalitas.
Hal ini dikarenakan mereka menduduki dua jabatan sekaligus secara aktif. Padahal konflik kepentingan dan pelanggaran asas profesionalitas tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Tito juga dinilai menabrak sederet undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Mendagri dalam hal ini telah menempatkan penjabat kepala daerah secara tidak transparan dan akuntabel dan dalam penempatan TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah telah menerabas berbagai peraturan perundangan, seperti UU TNI, UU Polri, UU ASN, UU Pemilihan Kepala Daerah, hingga dua Putusan Mahkamah Konstitusi," kata mereka.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
,_António_Guterres.jpg)
,_Ananda_Emira_Moeis.jpg)
