POJOKNEGERI.COM - Aksi massa dilakukan Masyarakat Adat Kaltim Bersatu di depan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (27/1/2022).
Dalam aksi massa itu, massa menyuarakan kecaman atas ujaran Edy Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan.
Selain itu, pihak dari perwakilan aksi juga sampaikan dukungan untuk pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.
Demikian disampaikan pihak Koordinator Aksi dari Masyarakat Adat Kaltim Bersatu, Hebby Arafathebby Nulan Arafat saat diwawancara wartawan di lokasi.
"Sangat mendukung. Artinya kami dari Masyarakat Adat Kaltim Bersatu yang terdiri dari berbagai suku di Kaltim, mendukung upaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim," ujarnya.
Hebby juga sampaikan bahwa ada harapan dengan dilakukannya pembangunan di lokasi IKN Nusantara itu.
Salah satunya adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan.
"Pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN," katanya.
Anggaran pembangunan IKN belum teralokasi di PUPR
Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disahkan di DPR RI pada 18 Januari 2022 lalu.
Meski demikian, belum ada anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara di kementerian terkait yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sampaikan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih belum dialokasikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
"Buat IKN, sampai saat ini tidak ada anggaran di PU untuk IKN. Memang di dalam surat Menteri Keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR.
Meski demikian, Kementerian PUPR telah mengusulkan anggaran IKN Nusantara berkisar Rp 46 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dana sebesar Rp46 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan Kantor Presiden dan Wakil Presiden, Gedung MPR/DPR serta fasilitas umum lainnya.
"Untuk KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan yaitu untuk kantor Presiden, Wapres, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, listrik sekitar Rp 46 sekian triliun," katanya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
