“Kita juga akan komunikasi terus dengan pemda seperti Wali Kota (Samarinda) Andi Harun yang sudah mempunyai beberapa gagasan. Seperti skema-skema subsidi yang dilakukan pemerintah secara langsung dan kita apresiasi setinggi-tingginya,” terangnya.
Disinggung mengenai penjualan MinyaKita yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) karena minimnya stok yang beredar, Budisatrio pun dengan tegas tidak membenarkan perihal tersebut.
Bahkan kata dia, jika terjadi temuan maka hal itu harus segera di disiplinkan melalui operasi perangkat daerah (OPD) yang dimiliki pemerintah derah.
“Secara keseluruhan itu harus diikuti secara disiplin kalau tidak diikuti kita akan koordinasi dengan pemkot setempat, karena jangan sampai penyimpangan seperti ini terus berlanjut,” tegasnya.
Selain mengharapkan peran penting pemerintah, Budisatrio juga menekankan bahwa persoalan ini sejatinya juga terus dibahas oleh legislatif di lintas komisi.
“Ini kita harus kerja lintas komisi dan sama-sama mengawasi masalah ini. Apalagi jelang Ramadan domestik market obligasi itu harus terpenuhi. Kita juga pasti memantau tekanan harga dengan permintaan yang tinggi,” pungkasnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
