Sebelumnya, Ganjar mengeluarkan pernyataan kontroversial berkaitan dengan penolakan kedatangan timnas Israel ke Piala Dunia U-20 di Indonesia.
Hasto mengeklaim bahwa Ganjar merupakan aktor penting dalam penyusunan kurikulum Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) PDIP.
Menurutnya Tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan, termasuk proposal perdamaian, dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas-aktif.
"Kepemimpinan Indonesia di dunia internasional harus berakar kuat pada politik luar negeri bebas aktif, sehingga dalam pertarungan geopolitik saat ini politik luar negeri bebas-aktif justru sangat relevan," jelas Hasto.
Ia menyatakan bahwa isu pertahanan dan kebijakan luar negeri akan menjadi isu penting yang akan dibahas dalam perumusan visi-misi pencalonan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Proposal yang menuai kontroversi itu disampaikan Prabowo pada forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antarnegara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih.
Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.
Beberapa di antaranya, pertama, gencatan senjata antara kedua kubu.
Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demiliterisasi dalam radius 15 kilometer dari titik gencatan senjata.
Zona demiliterisasi ini, menurut Prabowo, mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demiliterisasi untuk menentukan pilihan: ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.