POJOKNEGERI.COM — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur menyasar para pelajar tingkat menengah sebagai kelompok strategis yang perlu pembekalan wawasan politik sejak dini.
Langkah ini sebagai upaya mendorong lahirnya generasi muda yang melek politik dan memahami demokrasi secara utuh.
Terbaru Kesbangpol Kaltim melaksanakan program Penguatan Demokrasi di Lingkungan Madrasah bertema “Bijak Berpendapat, Santun Berdemokrasi”
Kegiatan ini berlangsung di MAN 2 Samarinda pada Kamis, 20 November 2025. Puluhan siswa antusias mengikuti kegiatan ini.
Pelajar Harus Pahami Demokrasi
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatimahwati, menegaskan bahwa pendidikan politik tidak boleh hanya menyasar kelompok pemilih dewasa. Menurutnya, pelajar SMA berada pada fase penting dalam proses pembentukan karakter, termasuk dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.
“Tujuan penguatan demokrasi ini agar mereka lebih paham bagaimana demokrasi itu, bagaimana politik bekerja,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pemahaman ini bukan hanya untuk menghadapi pemilu. Tetapi untuk membangun kesadaran jangka panjang tentang peran mereka dalam kehidupan berbangsa.
Dalam pemaparannya, Fatimahwati mengingatkan bahwa lebih dari 60 persen penduduk Indonesia merupakan generasi muda.
Generasi Muda dan Tantangan IKN
Melihat komposisi ini, pemerintah daerah tidak ingin mereka hanya menjadi penonton dalam dinamika pembangunan, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Kaltim.
“Sangat sayang kalau mereka hanya jadi penonton di negerinya sendiri. Apalagi IKN ada di sini. Mereka harus paham hak suara, hak berpendapat, hak dipilih dan memilih,” ujarnya.
Kehadiran IKN tidak hanya mengubah struktur ekonomi dan tata ruang wilayah, tetapi juga membuka ruang baru bagi partisipasi politik generasi muda. Karena itu, Kesbangpol menilai penting untuk memastikan para pelajar memiliki kesiapan menghadapi perubahan besar tersebut.
Selain pemahaman dasar tentang demokrasi dan politik, Kesbangpol Kaltim juga menekankan pentingnya literasi digital bagi pelajar. Fatimahwati menilai arus informasi yang begitu cepat dan bebas saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda yang sangat aktif di media sosial.
“Anak-anak kita ini sangat mudah mendapat informasi dari berbagai media. Bukan salah medianya, tapi bagaimana mereka menyaringnya. Jangan sampai menerima informasi mentah-mentah lalu menimbulkan gejolak atau konflik,” tegasnya.
Kemampuan Memilah Informasi
Kesbangpol menilai bahwa salah satu bentuk paling nyata dari kedewasaan berdemokrasi adalah kemampuan memilah informasi, menghindari hoaks, serta tidak terprovokasi isu-isu yang berpotensi memecah belah.
Fatimahwati menjelaskan bahwa demokrasi bukan hanya sebatas slogan klasik “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Lebih dari itu, demokrasi membutuhkan kesadaran penuh untuk menjalankan hak politik, termasuk bagaimana menyampaikan pendapat secara santun, terukur, dan bertanggung jawab.
“Kami ingin mereka paham bahwa demokrasi juga mencakup cara menyampaikan pendapat yang bijak dan tidak menimbulkan masalah,” katanya.
Ia menyinggung bahwa beberapa persoalan sosial yang muncul belakangan sebenarnya bagian dari ruang demokrasi, namun masih sering maknai secara berlebihan. Dengan memberikan pemahaman sejak dini, Kesbangpol berharap pelajar dapat melihat setiap perbedaan pendapat sebagai hal wajar dan justru penting dalam sebuah negara demokrasi. Namun penyampainan perbedaan itu harus dengan cara yang tetap menjaga harmoni sosial.
Landasan Regulasi dan Program Berkelanjutan
Kegiatan penguatan demokrasi seperti yang berlangsung di MAN 2 Samarinda bukanlah kegiatan satu kali. Program ini merupakan bagian dari amanat Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Politik bagi Masyarakat, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan wadah edukasi politik secara terus-menerus.
“Kegiatan seperti ini bergulir terus-menerus karena memang diwajibkan dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2010,” tegas Fatimahwati.
Kesbangpol Kaltim telah menggelar program serupa di sejumlah sekolah dan madrasah di berbagai kabupaten/kota. Langkah ini untuk memastikan pemerataan pendidikan politik di seluruh wilayah Kaltim, tidak hanya di pusat kota.
Melalui pendekatan edukatif yang dikemas lebih interaktif dan relevan dengan kondisi terkini, Kesbangpol Kaltim berharap pelajar mampu menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka didorong agar lebih percaya diri menyampaikan pendapat, aktif dalam organisasi, serta bijak dalam menyikapi isu publik.
Program ini juga bertujuan membentengi generasi muda dari potensi manipulasi informasi, politik identitas, ujaran kebencian, hingga polarisasi di media sosial—ancaman yang semakin nyata di era digital.
Pada akhirnya, Kesbangpol meyakini bahwa masa depan demokrasi Indonesia, khususnya di Kaltim, sangat bergantung pada kualitas pemahaman politik generasi mudanya. Dengan hadirnya IKN Nusantara, peran generasi ini justru semakin strategis.
“Generasi muda harus menjadi pelaku utama demokrasi, bukan sekadar penikmat informasi,” pungkas Fatimahwati.
(tim redaksi)
