Wilayah tersebut antara lain DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Penilaian itu berdasarkan empat faktor, yakni dalam konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.
"Nah kami ingin mendengar informasi, bagaimana jajaran di Kaltim mempersiapkan diri menyambut Pemilu. Utamanya menghadapi isu hoaks yang trendnya selalu meningkat di tahun politik," ujar Novan saat memimpin Rapat Koordinasi di Hotel Swiss Bell Balikpapan, Kamis (12/10/2023).
Menanggapi itu, Kadiskominfo Kaltim Muhammad Faisal menjawab, selama ini pihaknya telah rutin melawan hoaks di Kalimantan Timur. Upaya itu dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi ke masyarakat yang secara khusus menyasar segmen tertentu. Mulai dari pelajar dan mahasiswa, tenaga pengajar, komunitas, tokoh adat dan masyarakat, hingga kelompok ibu rumah tangga.
"Karena kalau di Kaltim ini, seribuan lebih jumlah desa dan kelurahan, dimana tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat didengar dan dipatuhi oleh masyarakat," ujarnya.
Diskominfo Kaltim juga memiliki program konkrit menangkal hoaks dengan tagline 'Hantam Hoaks'. Program ini selain dalam bentuk sosialisasi dan edukasi, juga menggandeng media konvensional dan KPID dalam rangka literasi media.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Kaltim Rudiansyah juga memaparkan persiapan pihaknya dalam menyelenggarakan pesta demokrasi di Benua Etam. Salah satunya adalah menyiapkan TPS lokasi khusus bagi pemilih asal luar Kaltim.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
