Untuk itu, ia meminta agar ada sinergi yang bisa dilakukan antara pemerintah kabupaten/ kota di Kaltim dengan pihak Kejaksaan Tinggi Kaltim, utamanya dalam mengawal proyek-proyek pembangunan di daerah.
"Sehingga kami dari sisi pengamanan pembangunan, kami punya Asintel, kami punya Kasi Pengamanan Pembangunan Strategis, diharapkan pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten, itu menetapkan. Oh ini proyek strategis daerah, oh ini proyek yang bersifat strategis. Sehingga kami bisa mem-back up untuk pengamanannya," ujarnya.
"Kalau ada yang miring-miring dikit, jangan begitu, luruskan. Oh ini melanggar, tak boleh begini, tak boleh begitu. Fungsi pencegahan yang kami utamakan," katanya lagi.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
