Luhut juga telah meminta Kemenperin menyiapkan tiga kapal untuk memastikan ketersediaan liquid oxygen, baik yang dipenuhi melalui pasokan industri lokal maupun impor.
Pemerintah pun bakal mendatangkan 7.100 unit konsentrator oksigen dan menyiapkan 7 unit generator oksigen.
"Pesan Koordinator PPKM Darurat jelas dan tegas, mudahkan semua aturan untuk kelancaran suplai oksigen dan harus sesuai dengan acuan harga yang telah ditetapkan," kata Dedy, Kamis (8/7/2021).
Obat-obatan
Perihal obat-obatan, Luhut mengatakan, pemerintah akan memastikan ketersediaannya, termasuk paket obat ringan untuk pasien isolasi mandiri.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat tak khawatir lantaran persediaan obat yang dimiliki pemerintah masih mencukupi.
"Pemerintah memastikan obat-obatan untuk pasien Covid-19 baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalaini isolasi mandiri cukup tersedia. Oleh karena itu saya meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir akan ketersediaan obat-obatan ini," kata Wiku, Selasa (6/7/2021).
Untuk mempermudah pasien mendapatkan obat, terhitung mulai 6 Juli 2021 Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan 11 platform telemedicine menyediakan layanan konsultasi dan obat gratis bagi pasien Covid-19 yang isolasi mandiri.\
Ke-11 platform telemedicine itu juga terintegrasi dengan laboratorium tes PCR. Dengan demikian, pasien bisa melakukan tes PCR dari 11 platform telemedicine tersebut.
"Untuk tahap awal fasilitas ini hanya berlaku untuk area Jakarta," kata Wiku.
PPKM
Menghadapi lonjakan kasus, pemerintah juga menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Di Pulau Jawa dan Bali diberlakukan PPKM Darurat, sedangkan di luar Jawa-Bali diterapkan PPKM Mikro Baik PPKM Darurat maupun PPKM Mikro sama-sama membatasi kegiatan masyarakat pada sejumlah sektor seperti perkantoran, pendidikan, restoran, pusat perbelanjaan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.
Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut meminta agar pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus melakukan pengawasan PPKM agar berjalan sesuai dengan aturan.
Aparat kepolisian pun bakal terus melakukan penyekatan di titik-titik jalan untuk mengurangi mobilitas masyarakat.
Dalam melakukan pemantauan mobilitas penduduk, pemerintah memanfaatkan Google Traffic, Facebook Mobility, hingga Night Light NASA.
"Menurut analisis kami dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen dan ini sudah kita brief ke semua teman polisi maupun TNI dan para gubernur dan juga para bupati, wali kota. 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus," kata Luhut.
Ia mengatakan, pemerintah juga membuka peluang bantuan dari negara tetangga seperti Singapura dan Tiongkok untuk menghadapi lonjakan pandemi.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tak khawatir terkait hal ini.
Warga juga diwanti-wanti untuk mematuhi aturan PPKM Darurat.
"Jadi semuanya kekuatan kita kerahkan, jadi jangan ada yang menganggap underestimate bahwa Indonesia ini tidak bisa mengatasi masalah," kata Luhut. (REDAKSI)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
