Kantor Wapres di IKN Ditarget Rampung Akhir Tahun
POJOKNEGERI.COM – Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa pembangunan kantor Wakil Presiden (Wapres) di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan selesai pada akhir Desember tahun ini. Menurutnya, proses konstruksi fisik sudah memasuki tahap akhir dan hanya menyisakan pekerjaan interior.
“Akhir Desember ini jadi, tinggal nanti ngisi furniture-nya,” ujar Basuki belum lama ini.
Selain kantor Wapres, beberapa infrastruktur penting lain yang termasuk dalam pembangunan Tahap 1 (2022–2024) juga akan rampung pada bulan yang sama. Di antaranya adalah kediaman resmi Wakil Presiden, serta Masjid Negara yang menjadi salah satu ikon kawasan inti pemerintahan. Seluruh proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Basuki menjelaskan bahwa progres keseluruhan pembangunan Tahap 1 telah mencapai 97 persen. Tahap ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Seperti Istana Presiden, lapangan upacara, gedung-gedung kementerian, serta penyediaan air bersih, jaringan jalan, dan jalan tol.
Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian adalah jalan tol Balikpapan–IKN, yang menurut Basuki akan mulai fungsional pada akhir bulan ini. Tol tersebut akan mempercepat mobilitas logistik dan mempermudah akses menuju kawasan pemerintahan baru.
Memasuki tahun 2025, OIKN telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan pembangunan KIPP berjalan sesuai target. Hal ini penting mengingat pemerintah menargetkan IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.
OIKN Lanjutkan Kerjakan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif
Pada Desember ini, OIKN juga mulai mengerjakan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif, serta infrastruktur jalan di kawasan 1A (bagian utara), 1B (tengah), dan 1C (selatan). Seluruh proyek tersebut masuk dalam Tahap 2 pembangunan IKN (2025–2029).
“Insyaallah akhir tahun 2027 atau semester 1 tahun 2028 sudah bisa kita lihat hasilnya selesai, khususnya untuk gedung legislatif dan yudikatif,” kata Basuki.
Untuk mendukung pembangunan Tahap 2, OIKN mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp21,18 triliun untuk tahun 2026. Anggaran tersebut mencakup pembangunan hunian aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Namun, pagu anggaran sementara yang pemerintah setujui baru mencapai Rp6,2 triliun. Meski demikian, Basuki menyebut bahwa angka tersebut masih bersifat awal dan akan ada penyesuaian setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) resmi sah.
“(Tahun) 2026, DIPA-nya yang belum diserahkan. Kita yang di DIPA awal itu ada sekitar enam triliun. Tapi nanti akan ada tambahannya 14 triliun, jadi sekitar 20 triliun,” jelasnya.
Wapres Gibran Dikabarkan Mulai Bertugas di IKN Tahun 2026
Dalam rapat kerja Komisi II DPR yang turut dihadiri Basuki pada Selasa (15/11), Ketua Komisi II Rifqinizami Karsayuda mengungkapkan bahwa ia mendengar informasi mengenai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di IKN pada tahun 2026.
“Saya dengar Wakil Presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu sebagian wakil menterinya juga harusnya ikut,” ujar Rifqi.
Ia menilai bahwa perpindahan Wapres ke IKN perlu diikuti oleh para wakil menteri agar koordinasi pemerintahan tetap berjalan efektif. Menurutnya, keberadaan pejabat tinggi negara di IKN akan mempercepat proses konsolidasi dan memastikan pusat pemerintahan baru tersebut berfungsi optimal.
(*)
