Dikatakan Fahri, meskipun negara superpower baru sebatas mimpi, namun banyak orang yang takut akan hal tersebut.
Sementara itu, pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, melihat tayangan video dokumenter berjudul Dirty Vote, lebih banyak berisikan kritik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sehingga menurut Yusril, ada yang menilai video Dirty Vote ini sebagai bentuk propaganda jelang hari-H Pemilu 2024.
Karena tayangan video Dirty Vote tidak berimbang, menurut Yusril wajar bila ada publik yang menilai film dokumenter tersebut merupakan pesanan dari pihak atau kubu tertentu.
Yusril yang juga bagian dari Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menjelaskan dirinya juga pernah terlibat dalam penggarapan film, baik film serial, action, maupun layar lebar.
Sehingga ia merasa dapat menilai bahwa Dirty Vote bukanlah sebuah film dokumenter. Melainkan kumpulan tayangan kutipan berita, dan opini dari tiga pakar di dalamnya, yaitu Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar dan Bvitri Susanti.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
