“Saya setuju jika masyarakat setempat diberdayakan sebagai jukir tetapi harus resmi. Jika perlu, mereka harus diberikan honor yang layak setara dengan UMR,” tuturnya.

Ia memerintahkan Asisten II dan PLT Kepala Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, dari tingkat staf hingga ke level Kepala Dinas. 

“Saya sudah perintahkan Asisten II dan PLT Kepala Inspektorat untuk memeriksa semua pihak terkait dari bawah hingga atas. Kalau penyelidikan ini tidak cukup hanya dengan Inspektorat, saya akan turunkan Kejaksaan Negeri Samarinda untuk menyelidiki lebih lanjut,” tegasnya.

Sebagai bagian dari langkah tegas, Andi Harun juga menegaskan bahwa setiap setoran dari juru parkir harus melalui prosedur yang benar. 

“Setiap uang yang diterima dari jukir harus langsung disetorkan ke rekening yang telah ditentukan, baik itu ke rekening RKUD atau ke rekening penampungan yang sah,” pungkasnya.

(*)