"Kami sepakat dengan beberapa kepala dinas olahraga di Kaltim, untuk tidak menerima mutasi atlet yang tidak jelas. Artinya kita tolak," ujarnya
Indikasi-indikasi adanya atlet luar dari Kaltim, sempat diungkap Muslimin.
"Misalnya ada empat daerah, yang satu tim (cabor) itu dari luar semua. Kan tidak bagus. Ini harus disikapi. Dan kami minta tim keabsahan, panitia pengarah dan pengawas KONI Kaltim untuk proteksi atlet-atlet luar yang tidak menguntungkan Kaltim," ucapnya.
Kembali pada aturan yang ada, mutasi atlet sebenarnya juga telah diatur, baik di KONI Pusat ataupun KONI Kaltim.
"Aturan jelas, kita buka aturan KONI Pusat. Ada juga aturan KONI Kaltim. Mutasi atlet itu,minimal enam bulan sebelum Porprov. Jadi kalau ada (atlet) yang baru sebulan, dua bulan sudah ikut (masuk Porprov), dapatkan KTP dapat Kartu Keluarga, itu tak bisa bertanding. Jadi sama sekali tak boleh ada toleransi. Kehadiran atlet luar yang tak sesuai aturan itu merusak jalannya Porprov Kaltim di Berau," ucapnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
