“Percuma saja memiliki kekayaan alam namun SDM nya rendah. Bahkan, Samarinda sebagai daerah penyangga IKN mesti memiliki SDM yang maju,” imbuhnya.
Politisi PKB itu turut membenarkan pernyataan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
“Ada benarnya pak wali kota, insentif pernah ada temuan BPK. Jika membaca benar-benar surat edaran pak wali kota tetap memberikan insentif (Poin surat edaran 1, 4 dan 5),”ungkapnya.
Menurutnya, wali kota berkompromi alias pasang badan dengan aturan yang sebenarnya tidak bisa diberikan.
Untuk itu diperlukan dialog bersama seluruh kepentingan bisa mendapat jalan tengah.
“Mesti dicari titik temunya apa yang dinginkan para guru bisa dicari jalan tengahnya dengan pemkot,”jelasnya.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
