"Kita meminta pemerintah untuk melakukan audit dari awal, nanti hasilnya baru di rekomendasikan apakah kerja sama ini dapat dilanjutkan atau tidak" ujar Listiyono.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika hasil audit itu ditemukan kerja sama tersebut tidak menguntungkan, tentu akan meminta kerjasama tersebut tidak usah dilanjutkan.
"Kita meminta pemeprov untuk turun tangan langsung memonitoring Perusahaan Kelistrikan dan kita minta teman-teman dari CFK juga agar gaji karyawan bisa segera dibayar," lanjutnya.
Sementara untuk jajaran direksi PT Ketenagalistrikan Kaltim kata dia, memiliki komitmen dengan Pemprov Kaltim apabila tidak dapat memberikan keuntungan maka ada saatnya untuk mundur
"Itu mereka punya komitmen, Ketika kemudian tidak memberikan benefit, tidak memberikan keuntungan mereka ada komitmen dengan pemprov untuk mundur," pungkasnya.
(Redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
