POJOKNEGERI.COM - Di agenda Rakornas Keuangan Daerah pekan lalu, Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, mengingatkan pemerintah daerah tidak menumpuk realisasi serapan APBD di akhir tahun.
Serapan APBD Kaltim, per awal Juni 2022 baru menyentuh angka 23 persen, dari jumlah Rp11,5 triliun.
Muhammad Sa'duddin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, memprediksi serapan APBD ngebut di akhir tahun.
"Per Mei baru 23 persen, masih kecil. Saya khawatir akan terjadi seperti itu lagi," ungkap Sa'duddin.
Merespon hal tersebut, Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim menyebut instruksi Mendagri mesti jadi perhatian serius Pemprov Kaltim.
"Kalau baru 23 persen, akan itu baru serapan belanja rutin itu. Belanja modal belum dilaksanakan," kata Samsun, Jumat (10/6/2022).
Menurut informasi yang diterima DPRD Kaltim, banyak pekerjaan yang belum dilelang oleh OPD-OPD di Pemprov Kaltim.
"Sekarang banyak yang belum dilelang apa masalahnya. Apakah perencanaan tidak beres atau belum selesai, ini kan jadi kendala semua jadinya," paparnya.
Pasalnya menurut Samsun, pekerjaan proyek yang baru dikebut di akhir tahun akan sangat berpengaruh pada serapan anggaran dan mutu pekerjaan.
"Nanti itu berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, berpengaruh juga dengan pekerjaan yang terburu-buru tentu berpengaruh pada mutu pekerjaan," tegasnya.
"Katanya sudah lengkap semua dari OPD, kalau sudah lengkap semua harusnya tidak ada kendala lagi. Kalau belum jalan kan jadi pertanyaan ada apa dengan BPKAD Kaltim ini," katanya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
