Alasan utamanya yakni, tidak semua kepala sekolah berdomisili di ibu kota kabupaten maupun ibu kota provinsi. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk mengurus administrasi akan lebih besar.
"Apalagi kepala sekolah yang notabene jauh dari ibu kota kabupaten maupun kantor wilayah cabang dinas pendidikan otomatis semua biaya dibebankan kepada mereka," terangnya.
Terkait langkah konkret yang akan diambil, politisi Golkar itu mengatakan, bahwa pihaknya akan segera mengkomunikasikan lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim terkait dengan kebijakan.
"Insha Allah kita berupaya kalau itu menjadi kebijakan pemerintah provinsi kita dari DPRD akan berupaya mendorong ini agar jumlah ini bisa ditambah. Insha Allah ini akan menjadi konsen kita seminggu ke depan," katanya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(advertorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
