POJOKNEGERI.COM - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) serap aspirasi para kepala sekolah di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) pada, Rabu (13/4/2022) kemarin.
Anggota Komisi IV, Salehuddin yang juga ikut serta pada pertemuan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK dan SLB di Kukar itu mengemukakan bahwa pihaknya banyak menampung aspirasi para kepala sekolah. Yang menjadi fokus utama yakni terkait insentif atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Berdasarkan pengakuan kepala sekolah, TPP kepala sekolah dinilai kurang, sebab dari beban kerja dan tanggung jawab jauh berbeda dengan para guru.
"Karena TPP kepala sekolah dan guru itu sama jumlahnya, sementara beban kerja dan beberapa resiko itu justru dihadapi kepala sekolah," ungkapnya saat dikonfirmasi ulang, Kamis (14/4/2022).
TPP kepala sekolah disebutkan Salehuddin lebih kurang Rp 5 juta belum dipotong pajak. Dan para kepala sekolah jumlah tersebut tidak sebanding dengan tuntutan kerja dan lain sebagainya.
"Mereka kepala sekolah meminta ada pembedaan antara TPP guru dan kepala sekolah," imbuhnya.
Alasan utamanya yakni, tidak semua kepala sekolah berdomisili di ibu kota kabupaten maupun ibu kota provinsi. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk mengurus administrasi akan lebih besar.
"Apalagi kepala sekolah yang notabene jauh dari ibu kota kabupaten maupun kantor wilayah cabang dinas pendidikan otomatis semua biaya dibebankan kepada mereka," terangnya.
Terkait langkah konkret yang akan diambil, politisi Golkar itu mengatakan, bahwa pihaknya akan segera mengkomunikasikan lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim terkait dengan kebijakan.
"Insha Allah kita berupaya kalau itu menjadi kebijakan pemerintah provinsi kita dari DPRD akan berupaya mendorong ini agar jumlah ini bisa ditambah. Insha Allah ini akan menjadi konsen kita seminggu ke depan," katanya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(advertorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
