Hal itu penting agar masyarakat Kaltim dapat berkompetisi dengan para pekerja lain yang berasal dari luar daerah.
"Kita jangan jadi penonton di IKN tetapi juga menjadi pelaku, nah pertanyaannya bagaimana mau menjadi pelaku kalau kita tidak tahu, alias tertinggal dari sisi pendidikan, kita harus cerdas menghadapi IKN," jelas Seno.
DPRD sendiri mendorong agar sektor pendidikan ini dapat ditingkatkan, bersama Disdikbud Kaltim pihaknya juga sudah sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan membahas formulasi kurikulum pendidikan.
"Termasuk diantaranya pembangunan infrastruktur sekolah yang akan dianggarkan sebesar Rp 420 miliar di tahun ini," pungkasnya.
(Advertorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
