Kendala terbesar yang dihadapi adalah penolakan surat resmi yang disampaikan kepada pemerintah provinsi. Andi Harun menekankan kekritisan terhadap keputusan tersebut.
"Kami menganggap ini krusial karena proyek ini untuk kepentingan umum, untuk masyarakat Samarinda. Saya bahkan menyampaikan pandangan saya kepada PJ Gubernur semalam, seharusnya pemerintah provinsi mengapresiasi dan berterimakasih. Jalan ombista ini adalah jalan provinsi, dan pemerintah provinsi seharusnya lebih proaktif dalam mencari jalan alternatif," ujarnya.
Andi Harun juga menyoroti perbedaan perspektif antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi terkait tanggung jawab atas jalan.
"Kita perlu berpikir keras untuk mencari jalan alternatif, terutama pemerintah provinsi sebagai pemilik jalan. Sayangnya, cara berfikir pemerintah kota dan pemerintah provinsi masih terkadang tidak sejalan. Padahal, ada tiga tingkatan pemerintahan, namun seharusnya bekerja sebagai satu kesatuan. Ini amanat Bapak Presiden yang telah disampaikan berkali-kali kepada seluruh kepala daerah," ungkapnya
Ia berharap agar sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi dapat terwujud.
"Pemerintah menginginkan bantuan dari pemerintah kota, tapi ketidaksesuaian pandangan membuat kita kesulitan. Kita harus selalu bersinergi dan berkolaborasi, seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden. Lahan kopral yang kita berikan bukan hanya bantuan, tapi juga simbol kerjasama dan gotong-royong untuk kebaikan bersama," tutupnya.
(Tim redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
