POJOKNEGERI.COM - Wali Kota Samarinda, Andi Harun bersama PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik melakukan tinjauan langsung terhadap proyek ambisius pembangunan terowongan Gunung Manggah.
Proyek ini diharapkan dapat menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin ke Jalan Kakap, membuka pintu solusi terhadap kemacetan dan memberikan jalan alternatif bagi masyarakat Kota Samarinda yang sedang sibuk dengan berbagai pekerjaan.
"Saya membuat laporan kepada Pak Gubernur sejak tadi malam, dan terowongan ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi kemacetan serta memberikan solusi transportasi yang lebih efisien," kata Andi Harun.
Meskipun niat baik untuk memberikan solusi, Andi Harun tidak menutup mata terhadap serangkaian kendala yang harus diatasi.
"Meski pekerjaan di sisi Kakap dan Sultan Alimuddin sudah berjalan, tantangan utama adalah pelebaran di sisi Jalan Kakap. Ini memerlukan sebagian kecil lahan rumah sakit, khususnya tanah di belakang gedung. Kami telah mengajukan surat resmi kepada pemerintah provinsi, namun dihadapkan pada hambatan administratif," ungkapnya.
Orang nomor satu di Kota Tepian ini menjelaskan bahwa surat resmi tersebut, seharusnya menjadi perhatian utama gubernur, malah di disposisi oleh kepala BPKAD.
"Ini bukanlah hal yang sepele. Ada ketidaklaziman dalam tata administrasi. Surat yang semestinya langsung sampai ke Wali Kota, malah berputar-putar melalui disposisi kepala BBKD. Bahkan saat kami butuh disposisi untuk keperluan tertentu, ditolak tanpa alasan yang jelas," terang Andi Harun dengan nada kecewa.
Kendala terbesar yang dihadapi adalah penolakan surat resmi yang disampaikan kepada pemerintah provinsi. Andi Harun menekankan kekritisan terhadap keputusan tersebut.
"Kami menganggap ini krusial karena proyek ini untuk kepentingan umum, untuk masyarakat Samarinda. Saya bahkan menyampaikan pandangan saya kepada PJ Gubernur semalam, seharusnya pemerintah provinsi mengapresiasi dan berterimakasih. Jalan ombista ini adalah jalan provinsi, dan pemerintah provinsi seharusnya lebih proaktif dalam mencari jalan alternatif," ujarnya.
Andi Harun juga menyoroti perbedaan perspektif antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi terkait tanggung jawab atas jalan.
"Kita perlu berpikir keras untuk mencari jalan alternatif, terutama pemerintah provinsi sebagai pemilik jalan. Sayangnya, cara berfikir pemerintah kota dan pemerintah provinsi masih terkadang tidak sejalan. Padahal, ada tiga tingkatan pemerintahan, namun seharusnya bekerja sebagai satu kesatuan. Ini amanat Bapak Presiden yang telah disampaikan berkali-kali kepada seluruh kepala daerah," ungkapnya
Ia berharap agar sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi dapat terwujud.
"Pemerintah menginginkan bantuan dari pemerintah kota, tapi ketidaksesuaian pandangan membuat kita kesulitan. Kita harus selalu bersinergi dan berkolaborasi, seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden. Lahan kopral yang kita berikan bukan hanya bantuan, tapi juga simbol kerjasama dan gotong-royong untuk kebaikan bersama," tutupnya.
(Tim redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
