Olly menegaskan tidak ada tanda tangan kontrak seperti yang diisukan.
Menurutnya persetujuan dari Ketua Umum adalah hal yang wajar, tapi bukan berarti PDIP mengatur semua kabinet.
Masih Olly menjelaskan, isu mengenai kontrak politik sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang menginginkan Ganjar Pranowo jalah di Pilpres 2024.
Pasalnya, selama ini beberapa survei mencatatkan elektabilitas Ganjar selalu di atas 20 persen.
Menurut Olly ini adalah salah satu strategi dalam pertarungan politik.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
