POJOKNEGERI.COM - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dituding telah menandatangani kontrak politik dengan Megawati Soekarnoputri.
Isi kontrak politik itu menyatakan, jika Ganjar terpilih menjadi presiden, maka semua menteri di kabinet harus sesuai dengan persetujuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Benarkah demikian?
Kabar tersebut memang beredar luas, baik dibahas dalam diskusi di televisi, YouTube, maupun media sosial.
Dalam percakapan Rosi dengan salah satu kader PDI Perjuangan, sekaligus Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, terungkap apa yang sebenarnya terjadi Istana Batu Tulis, Bogor.
Olly Dondokambey sendiri merupakan salah satu kader PDIP yang hadir dalam penetapan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, pada 21 April 2023.
Menurut Olly Dondokambey, tidak ada kontrak politik yang ditandatangani Ganjar Pranowo terkait dengan pemilihan menteri di kabinet.
Olly Dondokambey mengatakan, saat itu hanya ada arahan-arahan dari Megawati Soekarnoputri.
"Saya kira nggak ada kontrak begitu, karena dari awalkan Ganjar sudah kader partai, yang ada arahan-arahan dari ibu ketua umum," ucap Olly Dondokambey dilansir dari Channel YouTube KompasTV dalam program Kamar Rosi.
Arahan yang Olly Dondokambey dengar saat itu berupa nasihat tentang kemewahan yang akan didapatkan ketika menjabat sebagai presiden.
"Salah satu saya paling dengar bagaimana Ibu
14:44
Mega mengarahkan, 'Ganjar jangan kau lihat kemewahan istana, yang kau harus lihat sisi gelapnya istana, supaya kamu tahu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat', itu yang Bu Mega tekankan selalu," ucap Olly Dondokambey.
Terkait pembentukan kabinet, Olly menilai pengalaman saat Presiden Jokowi menjabat, pemilihan menteri juga berdasarkan dari rekomendasi partai.
Olly menegaskan tidak ada tanda tangan kontrak seperti yang diisukan.
Menurutnya persetujuan dari Ketua Umum adalah hal yang wajar, tapi bukan berarti PDIP mengatur semua kabinet.
Masih Olly menjelaskan, isu mengenai kontrak politik sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang menginginkan Ganjar Pranowo jalah di Pilpres 2024.
Pasalnya, selama ini beberapa survei mencatatkan elektabilitas Ganjar selalu di atas 20 persen.
Menurut Olly ini adalah salah satu strategi dalam pertarungan politik.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
