“Sehingga kami tidak melihat adanya keberpihakan para oligarki ini kepada masyarakat. Kami mengatakan, tidak ada demokrasi di Indonesia dalam pemilu yang dikuasai oligarki,” ujar Affandi lagi.
Aksi kali ini pihaknya mengaku tak muluk-muluk. Affandi menyebut, Koalisi Masyarakat Sipil ingin aspirasi ini didengar. Serta janji-janji politik yang disampaikan para peserta pemilu akan ditagih pada waktu mendatang.
“Kami melihat sistem pemilu hari ini, dari reformasi sudah beberapa kali terjadi pemilu tapi tidak ada evaluasi setelahnya. Seolah-olah pesta demokrasi hanya sekadar pesta demokrasi,” paparnya.
Dia menegaskan, pemilu menjadi pintu masuk kehancuran yang menentukan nasib bangsa ke depan. Sehingga, harusnya bisa lebih serius dalam mengkonsep tata dinamika pemilu.
“Hari ini kami ke KPU Kaltim karena penyelenggara utama pemilu itu KPU. Kami juga melihat, pemilu ini akan jadi bom waktu ketika tidak ada evaluasi ke depan,” sambungnya.
Koalisi Masyarakat Sipil juga berharap, ke depannya proses demokrasi yang betul-betul utuh dan memberikan hak veto terhadap masyarakat. Sehingga, tidak ada keberpihakan karena sudah sepatutnya KPU bersikap netral sejak kehadirannya pasca reformasi.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
