POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA -- Memasuki masa tenang pemilihan umum (Pemilu) 2024 justru dimanfaatkan berbeda oleh koalisi masyarakat sipil pada Senin (12/2/2024). Bertempat di depan kantor KPU Kaltim, koalisi masyarakat menilai kalau pada momen demokrasi saat ini jadi ajang untuk memupuk utang sosial ekologis.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Aji Ahmad Affandi mengatakan bahwa seharusnya janji-janji politik yang disampaikan para peserta pemilu itu harus dibarengi dengan kesadaran untuk memenuhinya. Jika tidak terpenuhi, maka otomatis akan menjadi utang.
“Sehingga tidak menjadi krisis utang. Kami melihat, janji ini akan menjadi tumpukan utang para oligarki atau peserta pemilu yang selalu memberikan narasi-narasi bahwa ketika mereka terpilih akan seperti ini dan itu,” tegas Affandi kepada awak media.
Misalnya saja, janji politik seperti peningkatan kapasitas masyarakat hingga pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Affandi menyebut, alih-alih janji tersebut terpenuhi, yang terjadi belakangan ini justru kriminalisasi terhadap masyarakat itu semakin meningkat. Terutama selama 10 tahun terakhir ini.
“Terakhir kita melihat ada kasus warga di Kutai Timur (Kutim), yang sedang bersengketa dengan salah satu perusahaan. Namun, alih-alih mendapatkan keadilan mereka malah diintimidasi,” sambungnya.
Contoh tersebut menjadi hal yang memilukan bagi Koalisi Masyarakat Sipil. mestinya di negara demokrasi seperti Indonesia, masyarakat harus dipenuhi dan dilindungi hak-haknya. Bukannya malah dirampas.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
