Meskipun tak berselang lama dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak presidential threshold nol persen, hakim MK dissenting opinion, hanya dua hakim MK yang mengabulkan permohonan presidential threshold nol persen. Masih kalah jumlah suara dengan hakim yang menolak.
==================
Intinya, perdebatan ini akan terus mencuat, lantaran wacana ini ada yang menguntungkan maupun ada yang dirugikan sejumlah pihak kelompok kepentingan.
Kesemuanya ini mungkin berkaitan, meski sebenarnya ujungnya bisa jadi hanya soal kapitalisasi politik. Eskalasi politik sepertinya sudah mulai memanas. Tinggal kita memetakan saja, apakah isu penundaan pemilu lebih banyak kelompok kepentingan yang diuntungkan atau kelompok kepentingan yang dirugikan.
Wacana pengunduran pemilu 1-2 tahun ini bisa jadi ini titik kompromi. Sebab, isu Jokowi tiga periode sebelumnya sempat menghangat. Jokowi menolak tiga periode tentu iya, tapi kan penambahan waktu 1-2 tahun tidak lantas disebut satu periode. Karena jika satu periode lagi, berarti lima tahun.
Ya sudah, kita lihat saja perkembangannya drama kolosal ini sampai dimana kelanjutan ceritanya.
Saya cuma mengaitkan-kaitnya menjadi asumsi, namanya asumsi ya bisa benar, bisa salah. Tapi intinya, wacana penundaan pemilu ini tidak bisa lagi dilihat sebatas kacamata domestik, karena berkaitan dengan kepentingan global.
======
(Dari sebuah kedai roti di bilangan Sudirman, Jakarta)
Ditulis oleh Sonny Majid, Pembelajar dari Lingkar Kaji Isu-Isu Strategis
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
